KisaH BeTe eN HePI SeORang PNS

Ikon

Just another my bad days, or a few my good days

Menelanjangi Korupsi Bagian Kedua

Sebelumnya gua udah ngoceh soal rumusan korupsi mengenai kerugian uang negara, suap menyuap, dan pemerasan. Kali ini gua pengen ngejelasin mengenai rumusan yang lainnya, yaitu penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Tolong duduk yang manis yaa…

Penggelapan dalam Jabatan

Jenis tindak pidana korupsi ini jelas termuat pada pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf a, b, dan c UU no. 20 Tahun 2001. Ada sekitar 5 rumusan dalam kelompok penggelapan dalam jabatan:

  1. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah korupsi. Definisinya adalah pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Emang ya kalo yang gelap-gelap itu bikin dosa…
  2. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah korupsi. Definisinya adalah pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Misalnya, laporan untuk Itjen gimanaa…laporan untuk KPK gimana jugaa…
  3. Pegawai negeri merusakkan bukti adalah korupsi. Definisinya adalah pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya. Pokoke rusaklah.
  4. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti adalah korupsi. Definisinya adalah pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya. Ini rada ngeri sih. Bayangkan aja, bengong aja udah dituduh korupsi. Kaya juga kagak…masuk penjara iya. Hiiii…..
  5. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti adalah korupsi. Definisinya adalah pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya. Agak aneh, tandanya kalo bukan PNS yang bantu, gak bakalan kena dong!

Perbuatan Curang

Jenis tindak pidana korupsi ini jelas termuat pada pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan d, pasal 7 ayat (2) dan pasal 12 huruf h UU no. 20 Tahun 2001. Ada sekitar 6 rumusan dalam kelompok perbuatan curang:

  1. Pemborong berbuat curang adalah korupsi. Definisinya adalah pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Misalnya semen diganti ama tepung terigu, jelas-jelas masuk dalam pasal ini.
  2. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi. Definisinya adalah setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Lagi-lagi cuma bengong doang masuk penjara. Gak hanya ayam tetangga aja yang mati ya…
  3. Rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi. Definisinya adalah setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI/Polri melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. Mirip ama yang pertama sih.
  4. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi. Definisinya adalah setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI/Polri dengan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. Makanya, jangan bengong aja, kerja yang bener, bos!
  5. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi. Definisinya adalah orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI/Polri yang membiarkan membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. Nah lo, sekarang yang nerima barang yang bengong…
  6. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain adalah korupsi. Definisinya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Lagi-lagi hal ini gue bingung, la trus kalo bukan PNS gakpapa dunk..?

Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Hanya terdapat satu rumusan dalam benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurus adalah korupsi, yang terdapat dalam pasal 12 huruf i UU no. 20 Tahun 2001. Definisinya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Rada mbulet sih, tapi intinya PNS gak boleh ikut bagian untuk menjadi rekanan pengadaan. Kayak jeruk makan jeruk lah…

Gratifikasi

Sama halnya dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi atau hadiah hanya memiliki satu rumusan, yaitu pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi, yang terdapat dalam pasal 12 B jo. pasal 12C UU no. 20 Tahun 2001. Rumusan definisi ini rada puyeng, yaitu setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap menerima suap yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Namun rumusan ini tidak berlaku bila penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Gratifikasi inilah yang paling disorot dan paling bikin bingung. Di MA, katanya gak papa kalo nerima hadiah. Kata KPK ndak boleh. La trus sapa yang benar??

(bersambung lagi sambil mikirin judul yang lebih ‘mawut’)

Filed under: korupsi, , , , , , , ,

3 Responses

  1. sitijenang mengatakan:

    ooohhh… mungkin saking ruwet mikir aturan main sampe lupa kerja buat siapa, kali ya? *lanjut deh*

  2. Adis™ mengatakan:

    Heh siapa yang telanjang??? Mana skrinsyut-nya?

  3. Gili Love mengatakan:

    Mana lanjutan nya, Mas Broooo…??
    Butuh niyh buat tugaaaasss kuliah mengenai PNS… huhuhuuuu… #guling-gulingan di tanah….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Follow Twitter Gue DONK!

%d blogger menyukai ini: