KisaH BeTe eN HePI SeORang PNS

Ikon

Just another my bad days, or a few my good days

Menggerayangi Korupsi Bagian Terakhir

Ada beberapa sebab mengapa korupsi di Indonesia sangat sulit diberantas, atawa udah kayak kerak keramik. Selain karena korupsi telah menjadi budaya, korupsi juga terjadi karena adanya kerjasama yang asik banget dengan pihak lain yang ikut menikmatinya, atau bahasa populernya korupsi berjamaah. Dengan kata lain, pihak satu dengan lainnya akan berusaha sekuat tenaga menutupi perbuatan tersebut. Coba deh liat kasus korupsi dana BI, udah kayak gerbong kereta aja nantinya. Mulai dari pejabat BI hingga para anggota dewan yang terhormat pada kena semua. Mampus mampus lo…

Untuk itu, dalam tulisan kali ini akan dipaparkan beberapa jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana tersebut adalah:

  1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Jenis tindak pidana tersebut tertuang dalam pasal 21 UU no. 31 Tahun 1999 jo. UU no. 20 Tahun 2001. Definisinya adalah setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.
  2. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya. Jenis tindak pidana tersebut tertuang dalam pasal 22 UU no. 31 Tahun 1999 jo UU no. 20 Tahun 2001 yang dikaitkan dengan pasal 28 UU no. 31 Tahun 1999 jo UU no. 20 Tahun 2001. Definisinya adalah setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 UU no. 31 Tahun 1999 yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar tentang seluruh harta bendanya dan harta benda suami atau istri, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.
  3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. Jenis tindak pidana tersebut tertuang dalam pasal 22 UU no. 31 Tahun 1999 jo UU no. 20 Tahun 2001 yang dikaitkan dengan pasal 29 UU no. 31 Tahun 1999 jo UU no. 20 Tahun 2001. Definisinya hampir mirip dengan jenis tindak pidana sebelumnya, namun lebih mengarah pada pihak Bank yang diduga menyimpan harta benda hasil korupsi.
  4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu. Jenis tindak pidana tersebut tertuang dalam pasal 22 UU no. 31 Tahun 1999 jo UU no. 20 Tahun 2001 yang dikaitkan dengan pasal 35 UU no. 31 Tahun 1999 jo UU no. 20 Tahun 2001. Definisinya hampir mirip dengan jenis tindak pidana sebelumnya, namun lebih berkaitan dengan kesaksian atau saksi ahli.
  5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu. Jenis tindak pidana tersebut tertuang dalam pasal 22 UU no. 31 Tahun 1999 jo UU no. 20 Tahun 2001 yang dikaitkan dengan pasal 36 UU no. 31 Tahun 1999 jo UU no. 20 Tahun 2001. Definisinya hampir mirip dengan jenis tindak pidana sebelumnya, namun lebih berkaitan dengan orang yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya yang diwajibkan menyimpan rahasia. Hal ini dikecualikan bagi petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.
  6. Saksi yang membuka identitas pelapor. Jenis tindak pidana tersebut tertuang dalam pasal 24 UU no. 31 Tahun 1999 jo UU no. 20 Tahun 2001 yang dikaitkan dengan pasal 31 UU no. 31 Tahun 1999 jo UU no. 20 Tahun 2001. Definisinya adalah saksi yang dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Perlu diketahui bahwa tindak pidana korupsi merupakan bentuk kejahatan luar biasa busuknya, sehingga perlu adanya upaya-upaya hukum yang tegas, tidak hanya yang terkait langsung dengan tindak pidana korupsi itu sendiri, tetapi juga tindak pidana lain yang memungkinkan terhambatnya proses hukum para koruptor. Ibarat tikus, para koruptor tidak akan pernah berhenti untuk mencari celah apapun yang memungkinkan proses hukum terhadap mereka bisa terhambat, bahkan membebaskan mereka dari segala upaya hukum. So, bisa kita bayangkan betapa sulitnya KPK memberantas kurap-kurap busuk ini, apalagi kalo KPK-nya juga tertular kurap. Tape tee…….

(Selesai dah…)

Filed under: korupsi, , , , , , ,

One Response

  1. hmmm..
    mari kita doakan semoga KPK semakin berani lagi ….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Follow Twitter Gue DONK!

%d blogger menyukai ini: